3 Oknum Pimpinan Parpol KAB. Fakfak Dilaporkan ke Polisi

Mfaqih.com - Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] Kabupaten Fakfak melaporkan 3 [tiga] Oknum Pimpinan Partai Politik [Parpol] ke Kantor Polisi Resort Fakfak, Selasa [27/10/2020].

Kuasa Hukum Bawaslu Kab. Fakfak, Hendra J.C Talla, S.H kepada wartawan usai membuat laporan Polisi menyebutkan, 3 Oknum Pimpinan Partai Politik itu yakni berinisial NF [Wakil Ketua DPD PAN Kab. Fakfak], AR [Ketua DPC PBB Kab. Fakfak], dan BP [Ketua DPC Partai Hanura Kab. Fakfak].


'Sesuai surat kuasa nomor 002/SK.Khusus/Kab.FF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 melaporkan saudara NF, saudara AR dan Saudari BP terkait penghinaan sesuai Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 317 Ayat (1) KUHP", ujar Hendra Talla.

Hendra menguraikan pada tanggal 07 Oktober 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu [DKPP] Republik Indonesia memanggil Komisioner Bawaslu Fakfak, yakni Fahry Tukuwain, Abdul Tanggi Iriwanas dan Yapith Kambu dengan Panggilan Sidang Nomor 0937/PS.DKPP/SET-04/X/2020 untuk menghadap Majelis Sidang DKPP di Kantor KPU, Provinsi Papua Barat di Manokwari. Selasa, 20 Oktober 2020, pukul 09:00 WIT sebagai Pihak Teradu dan/atau Pihak terlapor.

'Didalam pokok aduan pengadu terkait dengan point 1 yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam musyawarah tersebut tidak pernah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan/kesaksian', kata Hendra.

Menurutnya, hal ini sangat jauh daripada kenyataanya, yang mana sangat jelas bahwa saksi-saksi yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa bakal pasangan calon perseorangan dengan akronim 'CEPAT' maupun akronim 'DOAMU' semuanya diambil sumpah sebelum memberikan keterangan/kesaksian.

'Sesuai dengan Pasal 34 Ayat [2] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, yang menyatakan sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya di hadapan pimpinan musyawarah dan wajib menandatangani berita acara sumpah', tuturnya.

Lanjut dia, Pasal 49 Ayat [1] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, yang menyatakan dalam memberikan keterangan di tahapan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat [2] huruf b dan huruf c, saksi dan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan di hadapan Majelis Musyawarah dan menandatangani Berita Acara Sumpah sesuai dengan Formulir Model PSP-13 dan Formulir Model PSP-14.

'Dalam hal ini juga Pelapor mempunyai alat bukti [saksi, surat/tulisan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya] untuk menepis tuduhan yang tidak benar oleh saudara NT, AR dan saudari BP', ujarnya.

'Terkait dengan pengaduan tersebut, maka pihak Bawaslu (pelapor) sangat tidak menerima karena dianggap terlapor NT, AR dan BP telah melakukan penghinaan sesuai Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 317 Ayat (1) KUHP', tandasnya.

Sumber: kabarfakfak[.]com

Well, demikian pembahsan terkait 3 Oknum Pimpinan Parpol KAB. Fakfak Dilaporkan ke Polisi pada artikel kali ini, semoga bermanfaat serta bisa menjadi referensi terbaik buat sobat pembaca sekalian. Jangan lupa berlangganan, guna mendapatkan update-an terbaru secara gratis.

Posting Komentar

0 Komentar