Masyarakat Papua Jangan Terpengaruh! Ajakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Menanggapi pernyataan kontrofersi Presiden Negara Federal Republik Papua Barat [NFRPB], Forkorus Yaboisembut tentang ajakan pengibaran Bintang Kejora, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum [LP3BH] Manokwari, Christian Warinussy meminta agar masyarakat Papua tidak mudah terpengaruh oleh ajakan tersebut.


"Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia [HAM] di Tanah Papua, saya ingin meminta perhatian Rakyat Papua untuk tidak mudah dipengaruhi oleh ajakan-ajakan untuk melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora di Manokwari dan sekitarnya", kata Warinussy dalam rilisnya.

Forkorus Yoboisembut mengklaim bahwa tanggal 19 Oktober adalah momentum lahirnya sebuah negara yang di sebut NFRPB, pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Waena Padang Bulan, Kota Jayapura, tahun 2011 silam.

"Ini sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden bahwa hari kemerdekaan itu yang sesungguhnya jatuh pada 19 Oktober bukan tanggal 1 Desember, seperti yang telah diperingati selama ini". Ungkap Kepala Polisi NFRPB, Elias Ayakeding, membacakan pernyataan Presiden Forkorus Yaboisembut di Jayapura, Senin [12/10].

Lebih lanjut dijelaskan Warinussy bahwa tanggal 1 Desember 1961, sebenarnya adalah moment untuk menunjuk kepada pemerintah Belanda bahwa mayoritas Rakyat Papua saat itu hendak berdiri diatas kakinya sendiri alias merdeka.

"Karena pemerintah Belanda masih berada di Tanah Papua, maka proklamasi tidak bisa terjadi, karena harus seizin Ratu Belanda di Den Haag. Hal yang sama pernah terjadi dalam suasana berbeda di Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945. Dimana saat itu, di Indonesia, Khususnya di Jakarta ada pasukan tentara Jepang. Tapi mereka sedang tidak memiliki kekuasaan apapun, karena baru saja menyerah saat bom atom dijatuhkan pasukan sekutu Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki", jelasnya.

Saat itu pasukan tentara Belanda sedang berada di Singapura, karena 'dipukul' oleh Jepang. Demikian juga pasukan sekutu sedang berada diluar Pulau Jawa saat itu. Jadi praktis terjadi kekosongan kekuasaan di Jakarta dan Indonesia. Inilah momen penting yang di manfaatkan oleh Ir. Soekarno dan Drs Mohammad Hatta inti membacakan Teks Proklamasi.

"Pembuatan Teks Proklamasi pun dikerjakan dirumah seorang perwira angkatan Jepang yang bernama Laksamana Muda Maeda. Maka jadilah Indonesia Raya Merdeka ketika itu, 17 Agustus 1945", katanya.

Hal tersebut sangat berbeda dengan 19 Oktober 2011di lapangan Zakeus, Abepura, Kota Jayapura. Dimana terjadi pembubaran oleh aparat keamanan [Polisi dan TNI]. Banyak orang ditangkap dan ditahan, bahkan saudara Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi ditahan dan diproses hingga ke Pengadilan Negeri [PN] Jayapura dan dipidana sebagai pelaku makar.

"Inilah bedanya Soekarno dan Hatta, meskipun mereka sempat ditangkap dan diajukan kepengadilan oleh Belanda, tapi tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka,karena Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sah dan di akui dunia", katanya.

Pembelajaran dari kasus Soekarno dan Hatta terkait proklamasi tersebut, kata Warinussy, penting bagi generasi muda asli Papua. Persoalan apakah papua menjadi bagian dari Indonesia secara legal atau tidak, itu sudah ada pengakuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 serta amanat konsideran menimbang huruf e dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kemudian diubah dengan UU RI No.35 Tahun 2008. Yang kemudian menempati pasal 45 dan pasal 46 dari UU Otsus Papua tersebut yang perlu disikapi dan dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama seluruh komponen rakyat Papua di akhir tahun 2020 ini. Demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua tercinta.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, mengatakan pergerakan untuk kemerdekaan Papua, lepas dari NKRI adalah perjuangan yang kemungkinan kecil akan berhasil. Karenanya, Ijie meminta pemuda asli papua fokus menatap masa depan, tidak perlu terlibat dalam gerakan perjuangan tersebut.

"Sekolah saja, urus yang bisa kalian dapat hari ini. Karena untuk [Papua] merdeka, itu sangat sulit", ungkap Ijie saat menghadiri ulang tahun ke-21 Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Senin [12/10] malam.

Alasan yang melatarbelakangi Papua sulit merdeka, ungkap Ijie, karena Komisi Dekolonisasi PBB menyebut dekolonisasi Papua telah selesai pada Tahun 1969. Ijie mengatakan hanya 5 negara dibawah PBB yang memiliki hak Veto, yaitu Inggris, Amerika, Perancis, Russia & China.

Sumber: papuanews

Well, demikian pembahasan terkait Masyarakat Papua Jangan Terpengaruh! Ajakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora pada artikel kali ini, semoga bisa menjadi referensi terbaik buat sobat pembaca semuanya. Jangan lupa berlangganan, guna mendapatkan update-an terbaru secara gratis.

Posting Komentar

0 Komentar